Verifikasi dan Validasi DTKS dan BDT Desa Sonoharjo Dihadiri Camat Baru.

Sonoharjo, 06/01/2020..Untuk membangun sebuah data diperlukan sebuah proses guna menghasilkan data yang valid dan terukur. Salah satu upaya untuk memghasilkan data yang valid dan terukur adalah dengan cara verifikasi dan validasi (verval). Kegiatan verval BDT (Basis Data Terpadu) atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) wajib dilakukan oleh setiap Desa. Kewenangan ini termasuk hal yang baru, sebab sebelumnya kewengan untuk verval data bukan ditangan Pemerintah Desa melainkan pada Pemerintah Pusat.

Kegiatan verval BDT/DTKS wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa setahun 2 (dua) kali, di bulan April dan bulan September setiap tahunnya. Tahapan verval dimulai dari pemetaan data prelist Desa yang di breakdown menjadi data prelist per-Dusun. Setelah itu, dilakukan home visit oleh tim yang telah dibentuk untuk mengisi kuesioner sesuai dengan dattar nama yang tercantum pada BDT/DTKS. Pertanyaan dalam kuesioner sangat detail dan spesifik, mulai dari jumlah anggota rumah tangga, luas rumah, kondisi atap lantai dinding, sampai dengan nomer ID PLN. Semua pertanyaan dalam kuesioner wajib diisi oleh responden.

Setelah selesai proses home visit untuk menggali data, kemudian kuesioner diserahkan kepada operaror untuk diinput kedalam aplikasi SIKS-NG (sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation) kepunyaan kementrian sosial. Proses input data harus dilaksanakan secara cermat dan teliti, tidak boleh ada isian yang kosong. Sebab jika terlewat atau ada komponen yang belum terisi maka akan berwarna merah secara otomatis.

Hari ini, Senin (06/01/2020) Pemerintah Desa Sonoharjo menggelar musyawarah desa (musdes) verifikasi dan validasi BDT/DTKS. Dalam acara tersebut hadir beberapa elemen, diantaranya adalah BPD, LPMD, Perangkat Desa, Ketua RW/RT, Unsur TP-PKK, tidak lupa pemerintah Desa mengundang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Wonogiri. ” Musyawarah Desa untuk kegiatan verifikasi dan validasi agar dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Upaya penggalian data harus didasarkan pada realita yang ada. Jangan sampai nanti ada anggapan yang keliru bahwa penentu data BDT/DTKS adalah Pemerintah Desa” papar Suharno Indra Prasetyo Kepala Desa Sonoharjo terpilih pada pilkades 25 September 2019 lalu.

Dalam acara tersebut berkenan hadir Camat baru Wonogiri Kota Djoko Purwidyatmo, S.Sos, MM yang sempat mempekenalkan diri bahwa beliau dilantik menjadi Camat Wonogiri per tanggal 31 Desember 2019, sebelumnya menjabat sebagai Camat Kismantoro. ” Verval BDT/DTKS harus dilakukan secara teliti, pelan-pelan dan hati-hati. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam kegiatan verval, sebab akan menjadi bumerang bagi Pemeintah Desa, Ketua RT/RW, Perangkat Desa. Hasil kegiatan verval harus dikumpulkan pada tanggal 10 Januari 2020 paling lambat jam 10.00 WIB” tandas beliau.

Alur kegiatan verval dilakukan dengan membaca data BDT/DTKS perdusun, kemudian utusan masing-masing wilayah melakukan verifikasi dan validasi terhadap nama-nama peserta. Apakah masih hidup, sudah berpindah domisili ataupun sudah “mentas” secara ekonomi. Bagi warga msikin yang belum masuk BDT/DTKS maka boleh diusulkan untuk masuk BDT/DTKS. Sebab segala kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik itu RTLH, Bansos, maupun intervensi kemiskinan akan mengadopsi DTKS/BDT. (admin_sid)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan