Filosofi “Menang Ora Umuk Kalah Ora Ngamuk” Dalam PILKADES

Sonoharjo, [05/12/2018]. Kemarin, yakni hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Kabupaten Wonogiri menggelar Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) secara serentak di 50 Desa yang tersebar di 25 Kecamatan di Kota Gaplek ini. Secara keseluruhan pemungutan Pilkades yang dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB berjalan dengan lancar, artinya semua warga masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak politiknya dengan baik. Begitupula dengan penghitungan suara yang dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Artinya dari 50 Desa yang menggelar Pilkades tidak ada satupun hasil penghitungan suara yang mengalami masalah.

Ada fenomena yang unik dalam kontestasi Pilkades di Kabupaten Wonogiri, mungkin juga terjadi di Kabupaten lainnya yang juga menggelar Pilkades yakni “calon boneka”. Sebagai konsekuensi logis atas regulasi yang mengatur tentang Pilkades di Kabupaten Wonogiri, disebutkan bahwa calon kepala desa minimal 2 (dua) dan maksimal 5 (lima) orang. Dengan peraturan tersebut artinya, Desa yang memiiki calon Kepala Desa kuat, dalam artian secara elektabilitas, kapabilitas, dan kredibilitas tinggi akan mengalami kesulitan mencari rival (musuh). Guna memenuhi ketentuan salah satu klausal dalam regulasi tersebut, akhirnya mereka mengajukan istri/suami. adik/kakak, maupun saudara dalam keluarga besar mereka. Sebagai contoh, ada 7 (tujuh) pasutri yang maju menjadi calon kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. Secara regulasi ini adalah legal, karena dalam Perda No. 7 Tahun 2018 dan Perbup No. 46 Tahun 2018 tidak ditemukan ketentuan yang secara ekspilit melarang pasutri maju dalam pilkades.

Menurut beberapa media yang melakukan liputan prosesi pilkades serentak di Kabupaten Wonogiri, pemenang (cakades terpilih) masih didominasi oleh petahana (incumbent). Khususnya di Kecamatan Wonogiri Kota, ada 3 (Desa) yang menggelar pilkades, yakni Desa Sendang, Desa Manjung, dan Desa Wonoharjo dimana semua petahana pada 3 Desa tersebut ikut kontestasi dalam Pilkades. Hanya satu petahana yang terpilih kembali menjadi Kepala Desa, yakni di Desa Wonoharjo yang berhasil mengalahkan 2 orang rivalnya. sementara petahana di Desa Manjung dan Desa Sendang kalah bersaing dengan rivalnya. Secara keseluruhan suksesi Kepala Desa di Desa Manjung, Desa Sendang, dan Desa Wonoharjo berjalan secara fair, artinya tidak ada “calon boneka” dalam pesta demokarasi pemilihan Kepala Desa tersebut.

Rangkaian tahapan pemilihan Kepala Desa telah selesai, calon Kepala Desa terpilih tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah janji dan pelantikan menjadi Kepala Desa yang definitif. Dibutuhkan jiwa yang besar, sikap yang arif dan bijaksana dalam menyikapi hasil pemilihan kepala Desa. Terutama bagi para peserta, calon yang menang tidak perlu jumawa atas kemenangannya dan menunjukkan arogansinya. Tidak perlu melakukan selebrasi secara berlebihan, menggelar acara pesta pora dan lain sebagainya. Sementara bagi peserta yang kalah harus bisa menerima kenyataan dengan lapang dada, tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain dan lebih tepatnya harus bisa berinstropeksi diri. Filosofi masyarakat jawa “menang ora umuk kalah ora ngamuk” tepat dimanifestasikan dan diimplementasikan pasca pilkades. Pun demikian dengan masyarakat Desa sebagai pelaku dalam proses demokratisasi harus berpikir secara cerdas dan komprehensif. Mereka harus paham, bahwa pilkades adalah tuntutan hukum, harus dilaksanakan dalam negeri ini. Masyarakat desa sebagai konstituen mempunyai kewajiban menggunakan hak politisnya untuk memilih. Ketika calon yang terpilih bukan yang mereka pilih, masyarakat desa harus kembali kepada realitas, bahwa calon kepala Desa terpilih adalah pemimpin Desa yang akan memimpin mereka dalam kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Ketika para kontestan setelah selesainya pilkades saling berpelukan dan berjabat tangan, tetap menjalin komunikasi yang baik, paling tidak memberi tauladan yang baik pula kepada masyarakat. Namun jika justru sebaliknya, ketika para kontestan enggan bertatap muka, saling menjaga jarak, menciptakan batas, bahkan saling membangun opini yang tidak baik, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi potensi munculnya konflik horisontal. Lebih parah lagi, ketika dalam masyarakat terjadi konflik horisontal yang berkelanjutan sebagai dampak kontestasi pilkades, justru akan menggangu jalannya roda pemerintahan dan merugikan masyarakat Desa itu sendiri. Maka pendidikan politik kepada masyarakat Desa sangat perlu, pun demikian pendidikan politik kepada para kontestan juga perlu, agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang mencederai cita-cita demokrasi. (admin SID).

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan