Dinas Sosial Undang KPM untuk Menerima Kartu KKS

Sonoharjo, 15/11/2018..Transisi program Bansos Rastra menuju BPNT akan segera dilaksanakan di Kecamatan Wonogiri. Meskipun program tersebut sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah pusat akan diberlakukan mulai bulan April 2018. Namun ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung mengakibatkan proses tersebut terpaksa diundur.

Pada program BPNT (bantuan pangan non tunai) ini, KPM (keluarga penerima manfaat) tidak lagi mendapat beras, namun diganti uang elektronik sebesar Rp. 110.000,00. Ada beberapa kelemahan program bansos rastra yakni, pertama KPM tidak dapat memilih bahan pangan lain kecuali beras. Kedua pemerintah harus mengeluarkan biaya transport dan penyimpanan. Ketiga diperlukan manajemen penyimpanan yang mahal demi menjaga kualitas beras. Sementara pada program BPNT ada beberapa keunggulan, diantaranya pertama penyaluran bantuan melalui bank, mudah dikontrol, dipantau dan mengurangi biaya penyimpanan.Kedua, KPM bebas memilih beras bwrkualitas dan mendapatkan beras segar dari petani. Ketiga KPM bebas membeli bahan pangan yang dibutuhkan, selain beras seperti telur, minyak goreng, gula, bawang, daging.

Konsekuensi dari program BPNT setiap Desa harus berdiri e-warong yang merupakan agen bank penyalur untuk melayani KPM. Pada tempat tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tempat penarikan/pembelian bansos oleh KPM. Uang yang ada dalam KKS (kartu keluarga sejahtera) tidak dapat ditarik tunai, namun hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing KPM. Jadi barter tidak akan terjadi lagi, seperti yang terlaksana pada bansos rastra, KPM mengambil beras kemudian ditukarkan (barter) dengan telur, minyak tanah, bumbu dapur dan lain-lain.

Hari sabtu lusa, KPM diundang oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri untuk mengambil KKS, sekaligus menandatangani aplikasi permohonan pembukaan buku rekening tabungan. Rata KPM yang diundang adalah salah satu wanita (ibu rumah tangga) yang bertugas mengurus rumah tangga. Mereka diminta membawa fotokopi KK dan KTP asli sebagai persyaratan umum membuka rekening tabungan. Bagi KPM yang berpendidikan SLTP ke atas menyambut baik undangan ini, namun bagi KPM berpendidikan rendah bahkan tidak pernah sekolah merasa kebingungan menyikapi proses ini. Harapannya, segera ada sosialisasi secara khusus  kepada KPM ihwal transisi program ini, sekaligus diadakan simulasi tata cara penggunaan KKS. Jadi kedepan tidak ada lagi KPM yang datang ke Pemerintah Desa menanyakan beras jatah kiriman dari pemerintah sudah datang apa belum. (tim pengelola SID).

Facebook Comments

2 Comments

Tinggalkan Balasan