Transisi Bansos RASTRA ke BSP (Bantuan Sosial Pangan)/BPNT Menjadikan Masyarakat Miskin “GALAU”

Sonoharjo, (15-02-2018)..Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat tidak mampu, yang selama ini dilaksanakan melalui Program Subsidi Raskin/Rastra. Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait pelaksanaan Program Subsidi Raskin/Rastra, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan transformasi Program Subsidi Raskin/Rastra menjadi Program Bantuan Sosial Pangan. Program Bantuan Sosial Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra).

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan keselarasan dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman Umum Bansos Rastra ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan keselarasan dalam melaksanakan Program Bansos Rastra.

Kurang sampainya informasi terkait transisi program bantuan sosial kepada masyarakat miskin pada tataran grass root membuat Keluarga Penerima Manfaat menjadi galau. Bahkan dari sisi pemberian nama bantuan sosial yang gonta-ganti istilah belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Namun jatah (volume) beras yang diterima berkurang, tetapi diberikan secara gratis disambut baik oleh masyarakat miskin, mereka tidaka lagi mengeluarkan uang untuk menebus harga beras sejahtera (rastra) yang dulunya seharga Rp. 1.600 per kilogramnya.

Mulai Tahun 2018 bantuan sosial Rastra telah berubah nama menjadi Bantuan Sosial Pangan (BSP) dengan meluncurkan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM senilai Rp110.000 setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang bahan pangan atau disebut e-warong (electronic- warung gotong royong) yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Minimnya sosialisasi membuat bingung Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ketika nanti mereka menerima uang electronic lalu dimana mereka akan membeli beras medium beserta lauk-pauk sepertinya halnya tujuan yang dimaksud dalam program BPNT tersebut dan bagaimana tatacara pemanfaatannya. Masih karut marutnya terkait DPM (Data Penerima Manfaat) program juga menjadi potensi konflik horisontal dimasyarakat. Masih adanya Rumah Tangga Miskin yang belum mendapat perlindungan sosial melalui program Pemerintah tersebut, dan masih banyaknya Keluarga Mampu yang masih menerima manfaat program tersebut.

Harapan masyarakat segera ada harmonisasi dan verifikasi ulang terkait Data Penerima Manfaat program tersebut, sehingga program bantuan pemerintah akan lebih mengena ke sasaran/target utama yakni masyarakat yang benar-benar miskin. Upaya pencerahan dan anjuran kepada keluarga mampu untuk sukarela mengembalikan atau mengalihkan program bantuan yang diterimanya kepada keluarga yang berhak menerima telah dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, para terkemuka. Namun upaya tersebut dirasa kurang efektif dan cenderung tidak mempan,  hal ini disebabkan oleh egoisme yang terlalu tinggi, tingkat kesadaran dan rasa empati yang masih rendah, serta bantuan yang mereka (keluarga mampu) ibarat candu yang menebarkan aroma kecanduan menerima bantuan.

2 Comments

    • Baik pak fajar, harapannya para stakeholder segera mengagendakan sosialisasi sampai ketingkat basis, sehingga para KPM betul2 paham terhadap program terkait

Tinggalkan Balasan