Era KETERBUKAAN bukan MOMOK yang menakutkan

Sonoharjo News, Kamis Legi, 2/11/2017..Salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 da diundangkan pada tanggal 30 April 2008 adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Substansi regulasi tersebut adalah pada intinya memberikan Kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Implementasi regulasi KIP (keterbukaan infomasi tersebut) ranahnya sampai pada Badan Publik paling bawah, sebagai ujung tombak berjalannya sistem dalam Pemerintahan Republik Indonesia yakni Pemerintah Desa. Terlebih setelah lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa, bahwasannya Desa mendapat sumber pendapatan transfer dari Pemerintah yang dinamakan Dana Desa (DD) yang nilainya variatif pada kisaran angka 1 M (satu milyar). Dana tersebut dipergunakan untuk bidang kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Harapannya dengan aliran dana tersebut kedaulatan desa yang telah ada sejak jaman kolonial Belanda menjadi diakui, juga Desa memiliki bargaining position yang perlu diperhitungkan.

Konsekuensi konstitusi dengan aliran dana tersebut, Desa berkewajiban membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban konstitusi tersebut. Beberapa langkah telah ditempuh oleh Pemerintah Desa dalam menhadapi dan memasuki era transparansi. Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, pemanfaatannya telah diekspsose ke publik Sonoharjo. Salah satunya adalah pemasangan Giant Banner yang ddidalamnya terdapat sumber pendapatan Desa, belanja Desa, juga ragam kegiatan Desa berikut alokasi anggarannya.

Keterbukaan Informasi Publik sekaligus dapat membangun paradigma baru bagi Perangkat Desa, bahwasannya segala hala ihwal terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus kita pertanggungjawabkan kepada masayarakat. Istilah “bothekan” (bahasa jawa;red) secara perlahan-lahan harus kita rubah, Transaparansi tidaklah harus diartikan secara sempit, tentunya keterbukaan bukanlah terbuka dalam semuanya, namun ada hal-hal yang dibatasi oleh konstitusi yang tidak harus  kita publikasikan. Negara saja punya RAHASIA, tentunya Pemerintah Desa juga bisa menjaga CONFIDENTIAL Negara..

Langkah-langkah strategis Pemerintah Desa Sonoharjo dalam menyambut Keterbukaan Informasi Publik ;

  1. Menyediakan Media Informasi Berupa Giant Banner terkait APBDesa.
  2. Giat Sosialisasi dan Trip sampai ke tingkat Basis.
  3. Menyediakan Media informasi Elektronik berupa alamat Email : desasonoharjo@gmail.com dan website http://sonoharjo.sideka.id
  4. Langkah kedepan membuat Buletin Desa.

Yang tidak kalah penting adalah “Bebas tapi Sopan”……….

 

(Kontributor Berita : AGUS DS)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan